Bayangkan jadi guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi tiba-tiba gaji bulanan cuma Rp50 ribu. Kedengarannya mustahil, kan? Tapi itulah yang lagi dikhawatirkan banyak guru PPPK paruh waktu gara-gara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran pendidikan besar-besaran.
Baru-baru ini, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) angkat suara keras. Mereka bilang, alokasi dana MBG untuk 2026 bisa bikin gaji guru PPPK terancam tinggal remah-remah. Di beberapa daerah, ini sudah kejadian nyata. Misalnya di Sumedang, Jawa Barat, ratusan guru PPPK paruh waktu hanya digaji Rp50 ribu per bulan.
Isu ini lagi panas banget dibahas. Program MBG memang bagus buat anak-anak sekolah, tapi kenapa harus mengorbankan kesejahteraan guru? Yuk, kita bahas lebih dalam apa yang lagi terjadi, dampaknya, dan gimana tanggapan semua pihak.
Apa Itu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Program MBG ini salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang langsung digeber sejak 2025. Intinya, memberikan makan siang bergizi gratis buat anak sekolah, balita, sampai ibu hamil. Tujuannya mulia: atasi stunting, tingkatkan gizi anak, dan bantu konsentrasi belajar.
Program ini mulai bertahap dari Januari 2025, dan sekarang sudah jalan di banyak sekolah. Anak-anak dapat menu sehat seperti nasi, lauk protein, sayur, buah, plus susu. Pemerintah bilang ini investasi jangka panjang buat SDM Indonesia.
Tapi, biayanya nggak main-main. Untuk 2026, anggaran MBG diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah. Dan di sinilah masalahnya mulai muncul.
Kenapa MBG Bisa Serap Anggaran Pendidikan?
Menurut UUD 1945, anggaran pendidikan harus minimal 20% dari APBN. Ini mandat konstitusi biar pendidikan jadi prioritas.
Nah, untuk 2026, total anggaran pendidikan sekitar Rp769 triliun – kelihatannya tetap 20%. Tapi kritik bilang, sebagian besar disedot buat MBG, sekitar Rp268 triliun atau lebih. Akibatnya, dana buat operasional sekolah, gaji guru, dan program lain jadi terpangkas.
P2G menyebut ini bikin anggaran pendidikan efektif tinggal 11-12% saja. Banyak yang bilang ini “tipu-tipu” karena MBG dikategorikan sebagai anggaran pendidikan padahal sifatnya lebih ke bantuan sosial gizi.
Bahkan ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari guru honorer, bilang ini langgar konstitusi.
Dampak Langsung ke Gaji Guru PPPK
Yang paling kena dampak ya guru PPPK, terutama yang paruh waktu (PW). PPPK ini statusnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, beda sama PNS yang lebih pasti.
Guru PPPK full time biasanya gaji lumayan, minimal sesuai UMK daerah. Tapi yang paruh waktu? Banyak yang digaji dari dana BOS atau APBD, dan sekarang dana itu terbatas gara-gara MBG.
Contoh nyata:
- Di Kabupaten Sumedang, 137 guru PPPK PW cuma digaji Rp50 ribu per bulan.
- Di daerah lain, ada yang Rp250 ribu, jauh di bawah honorer biasa.
Ini ironis banget. Guru yang ngajar anak-anak makan bergizi gratis, tapi sendiri susah makan layak.
Belum lagi, ada rencana angkat pegawai dapur MBG jadi PPPK dengan gaji Rp2,5-6 juta. Sementara guru honorer yang sudah lama mengabdi, masih antre dan gaji kecil.
Kritik Keras dari P2G dan Komunitas Guru
P2G nggak diam saja. Koordinator mereka, Iman Zanatul Haeri, bilang MBG bukan mandat utama pendidikan. Mereka nggak anti program, asal jangan ambil jatah pendidikan.
“Kalau MBG akuntabel dan tepat sasaran, kami dukung. Tapi jangan sampai guru jadi korban,” kata P2G.
Banyak guru honorer demo di berbagai daerah. Mereka protes prioritas PPPK buat pegawai MBG, sementara mereka yang ngajar puluhan tahun masih digantung.
Isu ini juga bikin rasa keadilan tercederai. Guru yang mendidik generasi bangsa, malah gajinya terancam kecil, sementara program lain diprioritaskan.
Tanggapan dari Pemerintah dan Pendukung MBG
Pemerintah bilang narasi MBG ganggu pendidikan itu menyesatkan. Anggaran pendidikan tetap 20%, dan MBG masuk kategori itu karena manfaatnya ke siswa.
Presiden Prabowo sendiri sering tekankan MBG sebagai motor kesejahteraan bangsa. Mereka klaim program ini sudah berhasil, dengan kasus keracunan minim.
Beberapa pakar juga bilang MBG perlu dievaluasi, tapi tetap dukung karena manfaat gizinya besar. “Ini investasi SDM, bukan pengeluaran sia-sia,” kata pendukungnya.
Tapi, banyak yang minta evaluasi ulang alokasi dana biar nggak ada yang dikorbankan.
Apa Solusi yang Bisa Dilakukan?
Isu gaji guru PPPK terancam 50 ribu ini nggak bisa dibiarkan. Beberapa saran yang muncul:
- Revisi alokasi anggaran MBG tanpa potong pendidikan murni.
- Prioritaskan pengangkatan guru honorer jadi PPPK dulu.
- Tambah anggaran pendidikan dari sumber lain.
- Evaluasi ketat pelaksanaan MBG biar efisien.
Yang jelas, pendidikan dan gizi sama-sama penting. Jangan sampai satu program bikin yang lain ambruk.
Kesimpulan: Jangan Sampai Guru Jadi Korban
Program MBG punya niat baik buat masa depan anak Indonesia, tapi pelaksanaannya jangan sampai bikin gaji guru PPPK terancam tinggal Rp50 ribu sebulan. Kritik dari P2G dan guru lain patut didengar biar ada keseimbangan.
Pemerintah perlu cari solusi cepat supaya guru tetap sejahtera dan bisa fokus ngajar. Kalau kamu guru atau orang tua murid, gimana pendapatmu soal ini? Share di komentar ya!